PERAN MILITER ERA SBY

Kalau kita melihat militer dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004 – 2009 dan 2009 – 2014 (meskipun periode 2009 – 2014 belum selesai pada temponya), militer pada pemerintahan SBY juga kurang menonjol perannya diluar perannya sebagai alat pertahanan negara. Hal ini bisa kita lihat dalam 100 hari pertama pemerintahan SBY, dimana tidak ada kebijakan – kebijakan khusus yang mengatur tentang militer. Pada awalnya kebijakan mengenai militer ini adalaha kekhawatiran yang muncul di benak masyarakat semenjak terpilihnya SBY pada pemilu tahun 2009, mengingat SBY adalah lulusan dari AKMIL yang berarti backgroundnya adalah militer.

Namun, kekhawatiran tersebut tidaklah terlalu besar, karena SBY mendukung dengan dihapuskannya dwi fungsi ABRI dan beliau juga mendukung ditegakkannya demokratisasi demi tercapainya NKRI yang benar benar mewujudkan demokrasi untuk rakyatnya. Sebagian besar anggota kabinetnya, baik pada kabinet Indonesia bersatu jilid 1 dan jilid 2, adalah mereka yang bersasal dari sipil, demikian halnya dengan gubernur, bupati, dan pemimpin – pemimpin yang lainnya juga sebagian besar dari sipil. Dalam mengganti panglima – panglima TNI SBY juga terlihat lebih hati – hait dalam pemilihan ini. Ia memilih orang yang dinilai memiliki loyalitas yang tinggi terhadap TNI.

Keikutsertaan militer dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di negara juga tidak terlalu kelihatan, contohnya militer pada pemecahan kasus RI – GAM yang tidak terlalu signifikan. Bila kita lihat, pemecahan masalah ini dilakukan dengan jalan diplomasi, dan tidak ada campur tangan militer (TNI) sedikitpun. Kalaupun ada, pihak militer hanya sebatas melucuti senjata tentara GAM dan mengamankannya. Dengan kata lain, dalam kasus ini membuktikan bahwa militer pada era SBY hanya digunakan bilamana konflik yang terjadi di lapangan sudah benar – benar tidak bisa diatasi lagi dengan jalur damai.

Peran militer di era ini dalam mempertahankan keamanan negara yang paling mencolok terletak pada masalah di perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Banyak sekali kasus pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh Malaysia. Dalam hal ini, TNI (khususnya TNI – AL) berkewajiban untuk menjaga daerah perbatasan Indonesia. Begitu juga halnya dalam pembebasan anak buah kapal yang disandera oleh perompak Somalia baru-baru ini. TNI mengerahkan anggotanya untuk membebaskan para sandera sampai terjadi baku tembak yang menewaskan 4 orang peompak Somalia.

Dalam segi alutsista, semua senjata – senjata dan kendaraan(khususnya darat) TNI dipasok oleh PT. PINDAD, seperti senapan serbu, pistol, bahan peledak, panser, dan lainnya. Namun modernisasi alutsista TNI pada pemerintahan SBY terlihat kurang optimal dibandingkan dengan POLRI, karena bila dilihat, senjata POLRI lebih modern ketimbang TNI karena faktor terorisme yang selalu hangat dibicarakan di Indonesia.

Dalam dunia politik, menurut saya netralitas TNI dalam polotik, khususnya pada saat pemilu 2009, terdapat sedikit kegoyahan dalam menjalankan netralitasnya. Dalam pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali itu TNI terlibat dalam penyediaan distribusi logistik pemilu. Hal ini sudah pasti menandakan bahwa TNI memiliki kepentingan politik di dalam pelaksanaan pemilu. Keterlibatan TNI dalam hal ini dapat mempengaruhi netralitas di dalam tubuh TNI. Kalau memang distribusi logistik itu perlu melibatkan TNI, seharusnya perintah itu dilontarkan langsung dari panglima tertinggi, yaitu presiden.

Pada akhirnya, kita hanya bisa mengetahui peran militer pada pemerintahan SBY secara jelas pada pemerintahannya pada periode 2004 – 2009, sedangkan di periode 2009 – 2014 kita masih belum bisa mengetahui peran militer di periode ini secara jelas karena pemerintahan SBY periode ini baru berjalan kurang lebih dua tahun.